Senin 16 Mei 2022
  • Kebijakan Mutu
  • SIPP (Sistem Informasi Penelurusan Perkara)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan.

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

KERJA SMART.png

Layanan untuk Membuat Permohonan Surat Keterangan Secara Online 

Jika anda menemukan dugaan pelanggaran "kode etik" di lingkungan MA

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online

Jadwal Sidang Perkara Perdata & Pidana pada PN Pasangkayu

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan pada PN Pasangkayu

Layanan Persuratan Elektronik Pidana PN Pasangkayu

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor W22.U26/136/OT.01/11/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Tim Teknis dengan ini mengumumkan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ;

HPS :  Rp. 31.200.000 (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pertahun anggaran untuk 312 jam layanan (biaya termasuk pajak) ;

Sehubungan dengan hal tersebut di ayas bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu akan membukan Pendaftaran Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tahun anggaran 2022:

A. Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

  1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari Organisasi Profesi Advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perguruan Tinggi/Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari Lembaga Swadaya Masyarakat;
  2. Berbentuk badan hukum;
  3. Memiliki Struktur Kepengurusan yang jelas;
  4. Memiliki NPWP;
  5. Memiliki rekening atas nama lembaga/organisasi/pengurus LBH dibuktikan dengan foto copy rekening bank;
  6. Terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  7. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu;
  8. Memiliki minimal satu orang advokat;
  9. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
  10. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posabakum Pengadilan Negeri Pasangkayu, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah

B. Tahapan Pendaftaram

  1. Pendaftaran berupa surat permohonan dan penerimaan dokumen persyaratan mulai tanggal 10 s.d 22 Desember 2021 dari jam 08.00 s.d 16.30 WITA (hari kerja dan jam kerja);
  2. Berkas dikirim ke alamat kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu di Jalan Trans Sulawesi Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

C. Tahapan Jadwal dan Seleksi:

No

Tanggal

Kegiatan

1.

10-22 Desember 2021

Pengumuman sekaligus masa pendaftaran

2.

24 Desember 2021

Pengumuman hasil verifikasi/seleksi administrasi

3.

27 Desember 2021

Tes kualifikasi

4.

30 Desember 2021

Pengumuman Pemenang Seleksi

5.

02 Januari 2022

Penandatanganan Perjanjian kerja/MoU, Kontrak Kerja, dan SPMK

Pengumuman Hasil seleksi pengadaan langsung Penyedia Jasa Konsultasi Layanan Pos Bantuan Hukum dapat dilihat pada Website Pengadilan Negeri Pasangkayu. Demikian informasi ini disampaikan.

  • Pelayanan Informasi
  • Data Perkara
  • Bantuan Hukum

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Prosedur Permintaan InformasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP/CTS Pengadilan TinggiMahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara Pengadilan Negeri Pasangkayu. 

 

 

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu

Pos Bantuan HukumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya

 

Pejabat Struktural

Jam Kerja dan Pelayanan

IKM dan IPK

Survey Online

LINK SURVEY SI SUPER.png

 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank