Senin 16 Mei 2022

WhatsApp Image 2021-12-07 at 13.45.10.jpeg

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar hubungan pelaksanaan tugas.


Dalam pelaksanakan tugas, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.


Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepostisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka dengan mempedomani Surat Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/BP/SK/III/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: W22.U26/111/OT01.3/8/2021.


Mengacu pada mekanisme penanganan dan tindak lanjut dari pelaporan gratifikasi yang diatur dalam kedua surat tersebut, ketika ada pelaporan gratifikasi masuk, maka Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu akan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap suatu pemberian tersebut, apabila gratifikasi yang diberikan berupa barang mudah rusak seperti makanan, maka setelah dilakukan verifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu akan segera menyerahkannya ke lembaga sosial, sedangkan apabila gratifikasi yang diberikan berbentuk uang atau barang, maka setelah Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu melakukan verifikasi, barang tersebut akan disimpan penerima terlebih dahulu hingga statusnya ditentukan menjadi milik negara atau milik si penerima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Sebagai manifestasi kerja dari Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa (7/12/2021), Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menyerahkan gratifikasi yang sebelumnya diterima dan dilaporkan oleh Hakim Sigit Yudoyono, S.H. pada hari Senin (6/12/2021) berupa 6 (enam) buah naga kepada Panti Asuhan Ar-Rahmah Hidayatullah Kota Pasangkayu dan diterima langsung oleh pengelola, Bapak Amran, S.Sos.


Sementara itu hingga saat ini, Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Pasangkayu juga telah menerima dan menindaklanjuti pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, I Ketut Darpawan, S.H. dan Hakim Firman Ares Bernando, S.H. pada hari Rabu (8/12/2021).

WhatsApp Image 2021-12-07 at 14.39.01.jpeg

WhatsApp Image 2021-12-07 at 08.59.47.jpeg

 

Berita Terbaru

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank